Korupsi merajalela di seluruh dunia

Lebih dari separuh responden dalam survey korupsi global yang dirilis Selasa ini menilai korupsi semakin memburuk pada dua tahun terakhir, dan seperempat responden mengaku telah menyuap pejabat dalam 12 bulan terakhir.

Survey yang diadakan lembaga nirlaba berbasis di Berlin, Transparency International, itu juga mendapati fakta orang telah kehilangan kepercayaan kepada institusi-institusi seperti polisi, pengadilan dan partai politil yang semestinya membantu dan melindungi mereka.

Para responden juga meyakini upaya-upaya antikorupsi telah menyurut sejak 2008 mulai krisis keuangan dan ekonomi dunia.

Global Corruption Barometer 2013 dari Transparency International adalah survey opini publik terbesar di dunia. Survey ini dilakukan terhadap 114.000 orang di 107 negara.

27 persen responden mengaku membayar suap untuk pejabat publik dalam setidaknya 12 bulan terakhir, yang tak berbeda dari survey sebelumnya.

TI mendapati kaitan antara kemiskinan dan suap. Delapan dari 10 negara yang paling tinggi kasus suapnya ada di Afrika.

Di 36 negara, responden memandang polisi sebagai terkorup, sedangkan di 20 negara lembaga peradilanlah yang dianggap paling korup, sementara di 51 negara partai politiklah yang dianggap sebagai lembaga paling korup.

Penghargaan orang untuk upaya pemerintah dalam menghentikan korupsi juga lebih buruk dibandingkan krisis keuangan mulai pada 2008, turun menjadi 22 persen dari sebelumnya 31 persen.

Namun ada yang meningkat secara positif, yakni dua pertiga responden yang menyatakan menolak suap.

"Tingkat membayar suap masih sangat tinggi di seluruh dunia, namun orang yang meyakini mereka memiliki kekuatan untuk menghentikan korupsi dan jumlah mereka yang ingin memerangi penyalahgunaan kekuasaan, kesepakatan diam-diam dan penyuapan sangatlah tinggi," kata Huguette Labelle yang mengetuai Transparency International.

Dia menambahkan, pemerintah perlu diyakinkan bahwa ada lembaga-lembaga yang kuat, independen dan bersumberdaya terbaik yang bisa mencegah dan memerangi korupsi, demikian AFP.

Sumber : http://www.antaranews.com/