Kesenjangan Sosial Antara Kaya dan Miskin Dalam Pendidikan

Berbicara mengenai dunia pendidikan di Indonesia saat ini, Indonesia terbilang cukup tertinggal oleh negara-negara berkembang lainnya. Dimana menurut Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun, Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu mengenai tidak meratanya pendidikan yang diperoleh masyarakat. Dalam hal ini yaitu terkait soal pembiayaan yang harus dibayarkan dalam menempuh sebuah pendidikan. Banyak masyarakat yang menganggap mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu alasan mereka tidak meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Reformasi Birokrasi Dalam Pencegahan Korupsi

Pembelajaran dan contoh yang baik dalam praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat (BP 13/10-2012).

Di Indonesia, masalah birokrasi telah mulai ada sejak zaman kolonial, orde lama, hingga orde baru. Hingga saat ini permasalahan birokrasi seperti budaya KKN yang dianggap wajar, pelayanan publik buruk, rendahnya sumber daya aparatur, mental birokrat yang feodal dan paternalistik kepada penguasa (monoloyalitas) tidak bisa lepas dari dampak rezim politik Soeharto yang menginginkan kekuasannya status quo (AIPI, 2012).

Masalah Pengangguran di Indonesia

Tingkat kemakmuran sebuah negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan perekonomian negara per kapita, dapat diindikasikan bahwa kehidupan rakyatnya semakin sejahtera. Indikasi melihat tinggi perekonomian dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya.

Namun jika terlihat pertumbuhan perekonomian negara begitu lamban dan tersendat-sendat, mestilah ada yang salah. Tingkat kesejahteraan rakyatnya belum meningkat dan bisa diindikasikan masih banyak yang menggantungkan hidup pada orang lain alias menjadi pengangguran.

Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi.

Seseorang yang sudah bekerja, entah pada sebuah perusahaan entah bekerja mandiri dengan membuka usaha sendiri, tentulah memiliki penghasilan tiap bulannya. Penghasilan ini akan dilaporkan kepada negara melalui pembayaran pajak tiap tahunnya.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Sudut Etis Normatif Agama

Tekad bangsa Indonesia di era reformasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih (clean government), bebas kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 patut disambut baik semua pihak. Martabat pemerintah Indonesia dipertaruhkan oleh integritas kejujuran, harkat kemanusiaan pribadi pelaksana birokrasi dan segenap warga negara. Karena sebaik apapun aturan dibuat, amat tergantung pada disiplin sosial (termasuk aparat) yang terikat aturan tersebut. Demikian pula kewaspadaan terhadap korupsi cukup beralasan, karena hipotesis yang berlaku selama ini mengkorelasikan tingkat korupsi dengan bobot krisis ekonomi.