Masyarakat Miskin di Indonesia

Kemiskinan adalah masalah yang hampir menjadi permasalahan setiap negara. Dimana hampir setiap negara harus menyelesaikan permasalahan yang sepertinya tidak pernah usai ini. Masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, apalagi pendidikan.

Tingkat kemiskinan suatu negara tentunya berbeda-beda satu sama lainnya, seperti negara maju tentu memiliki standar kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara berkembang yang tentunya mempunyai standar kemiskinan yang berbeda.

Sejarah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.

Sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda (Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial, padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu, khususnya dalam “budaya korupsi” yang sudah mendarah daging mampu mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan maupun skala besar yaitu sistem dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat mengajarkan “perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, oportunis dan lain-lain” dan banyak menimbulkan tragediyang teramat dahsyat.

BUDAYA KORUPSI MAKIN BERKARAT

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi bahkan rakyat jelata yang tinggal dipelosok desa pun mengenal korupsi. Gerakan anti korupsi digelar disetiap tempat, gerakan pemberatasan KKN digulirkan dan jihad melawan kriminal birokrasi ditegakkan dengan harapan prilaku insan birokrasi dan sistem pemerintahan berubah menjadi lebih baik. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkeinginan negerinya yang tercinta bebas dari penyakit korupsi serta sistem birokrasi yang ruwet sehingga tercipta sistem sosial, politik dan ekonomi yang adil, bermoral dan agamis. Namun harapan indah itu saat ini seakan hanya ada dalam angan-angan bahkan mungkin sebuah mimpi karena betapa banyak usaha yang telah dilakukan namun penyakit ini seakan sudah mengakar kuat kuat sehingga tidak bergeming. Bahkan berbagai bencana yang mendera negeri kita belum juga mampu merubah perilaku para koruptor dan  para birokrat.

Berbagai kejahatan berlindung di bawah payung hukum positif dan tanpa diketahui masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum terlibat didalamnya. Apabila ada yang terbongkar, itu hanya kasus-kasus tertentu saja dan  itupun  terkadang tidak ada tindak lanjutnya hingga masyarakat lupa dan kasus dianggap selesai.

Kesenjangan Sosial Antara Kaya dan Miskin Dalam Pendidikan

Berbicara mengenai dunia pendidikan di Indonesia saat ini, Indonesia terbilang cukup tertinggal oleh negara-negara berkembang lainnya. Dimana menurut Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun, Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu mengenai tidak meratanya pendidikan yang diperoleh masyarakat. Dalam hal ini yaitu terkait soal pembiayaan yang harus dibayarkan dalam menempuh sebuah pendidikan. Banyak masyarakat yang menganggap mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu alasan mereka tidak meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Reformasi Birokrasi Dalam Pencegahan Korupsi

Pembelajaran dan contoh yang baik dalam praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat (BP 13/10-2012).

Di Indonesia, masalah birokrasi telah mulai ada sejak zaman kolonial, orde lama, hingga orde baru. Hingga saat ini permasalahan birokrasi seperti budaya KKN yang dianggap wajar, pelayanan publik buruk, rendahnya sumber daya aparatur, mental birokrat yang feodal dan paternalistik kepada penguasa (monoloyalitas) tidak bisa lepas dari dampak rezim politik Soeharto yang menginginkan kekuasannya status quo (AIPI, 2012).

Masalah Pengangguran di Indonesia

Tingkat kemakmuran sebuah negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan perekonomian negara per kapita, dapat diindikasikan bahwa kehidupan rakyatnya semakin sejahtera. Indikasi melihat tinggi perekonomian dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya.

Namun jika terlihat pertumbuhan perekonomian negara begitu lamban dan tersendat-sendat, mestilah ada yang salah. Tingkat kesejahteraan rakyatnya belum meningkat dan bisa diindikasikan masih banyak yang menggantungkan hidup pada orang lain alias menjadi pengangguran.

Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi.

Seseorang yang sudah bekerja, entah pada sebuah perusahaan entah bekerja mandiri dengan membuka usaha sendiri, tentulah memiliki penghasilan tiap bulannya. Penghasilan ini akan dilaporkan kepada negara melalui pembayaran pajak tiap tahunnya.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Sudut Etis Normatif Agama

Tekad bangsa Indonesia di era reformasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih (clean government), bebas kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 patut disambut baik semua pihak. Martabat pemerintah Indonesia dipertaruhkan oleh integritas kejujuran, harkat kemanusiaan pribadi pelaksana birokrasi dan segenap warga negara. Karena sebaik apapun aturan dibuat, amat tergantung pada disiplin sosial (termasuk aparat) yang terikat aturan tersebut. Demikian pula kewaspadaan terhadap korupsi cukup beralasan, karena hipotesis yang berlaku selama ini mengkorelasikan tingkat korupsi dengan bobot krisis ekonomi.